20111207

PENDIDIKAN GRATIS, SOLUSI ATAU BENCANA

Baru2 ini dirilis hasil survey persepsi masyarakat Kab.Gowa, Prov.Sulsel tentang layanan pendidikan gratis, dan hasilnya sangat luar biasa yaitu sekitar 95% (sy tdk tahu berapa angka pastinya) masyarakat puas akan pelayanan pendidikan gratis. Persoalannya sekarang apakah hasil survey ini dapat diandalkan, karena bisa saja ini survey pesanan dan proses surveynya dikondisikan sedemikian rupa untuk mendapatkan hasil yang fantastis.

Ada kesan perkembangan roda pemerintahan di Kab.Gowa selama kurun waktu 5 tahun terakhir telah mengalami kemajuan, tapi sejujurnya sy sangat prihatin karena yang diekspose hanya keberhasilan (walaupun keberhasilan itu terkesan penuh rekayasa dan kebohongan publik). Tidak ada kontrol sama sekali, baik dari institusi resmi (DPRD), maupun sosial kontrol seperti pers, LSM dan kelompok2 masyarakat. Kondisi pemerintahan seperti ini sangat mengkhawatirkan (ekstrimnya menakutkan), karena apapun yang dilakukan pemerintah pasti benar. Apakah pemerintah saat ini adalah penjelmaan setengah Dewa, tanpa cacat atau kesalahan sama sekali????

Berangkat dari keprihatinan ini, saya mencoba melakukan kajian sederhana, khususnya tentang program andalan Bupati Gowa (Pendidikan dan Kesehatan Gratis), yg digembar-gemborkn untuk kepentingan rakyat tapi sejatinya hanya komoditas politik & menyenang2kan hati rakyat tapi kalau dikaji secara dalam tidak begitu banyak manfaatnya.

Dari sisi latar belakang pemikiran yg selalu dikemukakn Bupati Gowa saat ini bahwa seandainya pemerintah tdk bisa meningkatkn pendapatn masyarakat maka bebannya dkurangi. Ini kekeliruan besar karena tdk ada rumusnya pemerintah tidak bisa tingkatkan pendaptn masyarakat. Diseluruh dunia bahkan di akhirat sekalipun seandainya ada pemerintahan di sana maka tujuan umum pemrintahan adalah peningkatan pendapatan masyarakat yg merupkan mata rantai menuju tercapainya kesejahteraan rakyat.

Hanya pemerintahan goblok & malas yg tidak bisa tingkatkan pendapatan masyarakatnya, caranya tentu banyak dan mudah. Ketika pemerintah dapat meningktkan pendptan masyarakatnya maka sudah bisa dipastikan masyarakat dapat mengatasi bebannya sendiri.

Secara hakiki pemerintahan yg tdk kompeten seperti ini eksistensinya hrs dipertanyakan, institusi mungkin ada tapi ruh/jiwanya sdh tdk ada. ibarat mayat hidup kata orang.

Persoalan lain pd penddkn gratis, apakah semua orang tua yg sekolahkan anaknya sangat terbebani oleh biaya pendidkn???
Jawabannya negatif. Tidak semua orang tua sangat terbebani oleh biaya pendidikn, ada yg sangat terbebani, sedang-sedang bahkan ada pula yg tdk terbebani sama sekali. Karena persoalannya bertingkat2 maka penyelesaiannya tidak bisa disamaratakan melainkan harus bertingkt2 pula. Kita tidak bisa menggunakn solusi penjual obat pasar yang katanya hanya dengan satu obat mampu mengobati seluruh penyakit seperti demam, batuk, jantung, paru2 dll. akibatnya sakit tidak sembuh malah tambah parah.

Saya lebih setuju dengan latar belakang pemikiran konsep BLT walaupun secara implementasi masih perlu diperdebatkan. pada saat terjadi inflasi dan harga barang2 meningkat tajam mk dipastikan ada sekelompok kecil masyarakat yang tidak sanggup mengatasi beban hidupnya bahkan untuk makan sekali sehari saja mereka tdk mampu. Masyarakat inilah secara darurat dibantu (tdk semua masyarakat dpt bantuan). Demikian halnya pendidikn gratis, idealnya kelompok masyarakat yang sangat terbebanilah yg harus dibantu. Pada sisi lain dana pendidikn gratis dapat dimanfaatkan untuk peningkatan kualitas pendidikn, kualitas SDM pengajar dan kualitas sarana belajar mengajar.

sementara itu di tahun 2009 ini telah diluncurkn lagi program kesehatan gratis, ini bagian kekeliruan lain yang dijadikn komoditas politik. pada dasarnya kesehatan gratis bukan suatu hal yang urgen, mendesak dan dibutuhkn oleh masy.

Yang dibutuhkn masy adalah bagaimana bisa mendapatkn pekerjan bagi yg belum bekerja, bagaimana bisa meningkatkan pendapatan masyarakat bagi yang telah bekerja atau memiliki lahan pekerjaan. Ketika Daya Beli masyarakat dapat ditingkatkan tentunya mereka akan mampu membeli susu untuk anaknya, memberi makan telur, daging atau ayam sekalipun. Kalau ini mampu dilakukan pemerintah maka tidak perlu lagi ada biaya obat dan kesehatan gratis. toh masyarakat akan menuju hidup sehat.

Mungkin ini sekedar kajian sederhana dan masih perlu dilakukan kajian yang lebih mendalam sebagai upaya menyelesaikan persoalan di tengah2 masyarakat Gowa dan daerah lainnya di Indonesia. Terakhir sebagai renungan bersama yaitu jika kita mengetahui dan membiarkan adanya ketidakberesan pada sesuatu, maka pada prinsipnya kita bersekongkol melahirkan/menciptakan dan membesarkan ketidakberesan itu.

Makassar, desember 2009.